Bagaimana Bentuk Perlindungan Merek

Bagaimana Bentuk Perlindungan Merek Merupakan Cara Mengenal Dan Antisipasi Yang Dapat Melindungi Merek Atau brand milik Seseorang Atau Kelompok. Proteksi terhadap merek menentukan perkembangan serta kemajuan sebuah industri yang sedang Anda kelola. Selain itu, perlindungan brand juga mencegah sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Beberapa pelanggaran yang terjadi di Indonesia biasanya menyangkut pemakaian, pendomplengan, maupun penjiplakan brand ternama.

Bagaimana Bentuk Perlindungan Merek

Merek sangat mudah ditiru dan peluang besar ini akan semakin menguntungkan pelanggar bila merek tidak dilindungi pemiliknya. Maka, penting bagi Anda mengetahui bagaimana bentuk perlindungan merek usaha. Jika merek atau produk Anda memang belum terdaftar, usahakan untuk tidak menyebarluaskan brand tersebut di media sosial atau jejaring lainnya. Pasalnya, kemudahan mengakses jejaring sosial ini yang sering kali disalahgunakan pelanggar untuk mencuri merek yang belum mendapatkan perlindungan. Lantas, mereka akan membuat tiruannya dan memasarkannya.

Situasi akan kian buruk kalau merek tadi didaftarkan, padahal bukan pencuri tersebut yang membuatnya. Hal inilah yang membuat pihak berwajib atau yang berwenang di bidang HAKI menyarankan para pemilik brand yang belum terdaftar untuk tidak mempublikasikan mereknya sampai mendapatkan hasil akhir dari Dirjen HKI. Lantas, bagaimana bentuk proteksi yang akan diterima merek atau brand yang diajukan perlindungannya ke Dirjen HKI?

UU tentang Merek telah mengatur bagaimana bentuk perlindungan merek secara hukum.

Sehingga siapa saja yang mendaftarkannya akan memperoleh proteksi, sedangkan yang melanggar akan mendapatkan sanksi setimpal. Setidaknya ada dua bentuk instrumen yang diberlakukan, yakni yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan merek bersifat preventif? Anda harus mengajukan proses pendaftaran ke Dirjen HKI untuk mendapatkan instrumen perlindungan tersebut. Selain mengisi formulir, ada lampiran yang harus dipenuhi berupa keterangan atau lisensi yang dibuat berdasarkan perjanjian.

Ada dua perjanjian lisensi yang harus diketahui, yaitu yang sifatnya eksklusif (penerima hak adalah satu-satunya pihak yang pantas mendapatkan lsensi) dan non-eksklusif (ada pihak lain yang dapat menerima lisensi). Kemudian, dengan sistem first to file, Anda harus bergerak cepat dalam pendaftaran merek atau brand sebelum ada yang mendahului. Selain itu, ada dua sistem yang akan Anda temukan saat sedang mendaftarkan merek, yakni sistem deklaratif dan konstitutif.

Bentuk Perlindungan Merek

Sistem deklaratif merupakan sebuah sistem yang menyatakan bahwa hak merek ada karena adanya pemakaian pertama. Dalam hal ini, fungsi dari pendaftaran sebenarnya bukan memberikan hak, melainkan sangkaan atau dugaan yang mengarah ke orang yang mereknya terdaftar. Berdasarkan UU, orang tersebut adalah pemakai pertama merek yang terdaftar. Sementara sistem konstitutif merupakan sistem yang menyatakan hak merek baru diterbitkan setelah pendaftaran yang mempunyai kekuatan dilakukan. Sistem ini biasanya dilakukan untuk mendapat hak merek berdasarkan pendaftarannya.

Bentuk perlindungan kedua, yaitu instrumen perlindungan represif, merupakan instrumen yang memberi proteksi bukan hanya berdasarkan pendaftarannya, tetapi juga ganti rugi (serta pembatalan pendaftaran merek) berbentuk pidana lewat penegak hukum. Lantas, bagaimana bentuk perlindungan merek represif dilakukan? Untuk penyelesaian hukumnya, instrumen ini menggunakan perdata yang dilakukan melalui pengadilan atau ligitasi. Gugatan ganti ruginya akan menghentikan pembuatan, penggunaan, penjualan, dan/atau pengedaran produk dengan hak merek.

bagaimana bentuk perlindungan merek usaha

Adapun jalur di luar pengadilan atau di non-ligitasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perselisihan lewat arbitrase maupun ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa) dengan mediasi konsolidasi, dan negosiasi. Selanjutnya, bagaimana bentuk perlindungan merek instrumen represif ditegaskan lebih lanjut melalui pasal 72 ayat (1) UU Merek 2001 yang memaparkan bahwa brand atau merek memberikan hak terhadap pemilik yang telah terdaftar untuk menggugat individu atau badan hukum yang tanpa izin memakai merek dengan kesamaan secara sebagian maupun keseluruhan.

Gugatan tersebut dapat Anda ajukan kepada Pengadilan Niaga dan agar semakin maksimal, setidaknya tuntutan wajib memenuhi tiga syarat, antara lain 1) merek yang digunakan tergugat memiliki kesamaan di bagian pokok atau keseluruhan dengan milik orang lain, 2) merek orang lain tadi sudah terdaftar di DUM, dan 3) pemakaiannya tidak disertai hak. Ganti rugi yang didapatkan dari gugatan tersebut dapat bersifat materiil maupun imateriel. Kemudian, pemilik brand atau merek maupun penerima lisensi dari merek tersebut dapat melayangkan tuntutan kepada pihak yang tanpa izin memakai brand yang mempunyai kesamaan sebagian maupun keseluruhan, baik dalam bidang barang dan jasa.

Bagaimana Perlindungan Merek

Tindakan perdata dan pidana biasanya diambil kalau kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan atau gagal mencapainya. Supaya proses penyelesaian dari sengketa efektif dan berjalan sesuai rencana, maka kedua belah pihak patut memperhatikan dan menjunjung tinggi hak mendengar maupun didengar. Di sisi lain, mengenal bentuk perlindungan akan memudahkan Anda dalam memproteksi merek atau brand dan membantu Anda membereskan perkara yang berkaitan dengan merek.

    Chat WA