Cara Memperoleh Hak Atas Merek

Cara Memperoleh Hak Atas Merek Perlu Diketahui Oleh Para Pemilik Produk Atau Jasa Yang Sudah Memiliki Merek Namun Belum Didaftarkan Atau Dipatenkan. Merek yang belum terdaftar sewaktu – waktu dapat ditiru dan didaftarkan oleh orang lain. Hal ini tentu sangat beresiko bagi para pengusaha. Apalagi jika merek tersebut sudah terlanjur populer dan dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, hal pertama yang perlu dilakukan ketika pengusaha membuat suatu produk baru adalah mendaftarkan merek dan mendapatkan hak intelektual.

hak intelektual

Hak intelektual adalah hak untuk mematenkan suatu ide atau gagasan Anda agar tidak diakui oleh orang lain. Hak merek  secara spesifik digunakan di bidang perdagangaan atau jasa yang memberikan daya pembeda terkait tanda yang beupa nama, gambar, huruf – huruf, kata, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara mengurus ijin hak merek dan dasar hukumnya akan diulas lebih lanjut berikut ini. Hak merek sebenarnya juga sudah memiliki ketentuan hukum di antaranya adalah Undang Undang Nomor 15 Th. 2001 tentang Merek, PP Nomor 20 Th 2005 tentang cara permohonan, pemeriksaan, dan juga penyelesaian banding merek Selanjutnya prosedur permohonan merek dilakukan secara bertahap. Pertama – tama, pemilik produk atau jasa mengajukan permohonan ke Ditjen HAKI.

Setelah mengajukan permohonan, Ditjen HAKI akan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan persyaratan merek. Bila ternyata ditemukan ada syarat yang belum lengkap, pihak pemohon akan diminta untuk segera melengkapinya dalam jangka waktu maksimal 2 bulan dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan. Ditjen HAKI akan melakukan pemeriksaan substantive dalam waktu hingga 9 bulan. Dalam waktu maksimal 30 hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pemeriksaan substantive, pihak pemohon atau kuasanya dapat memberikan tanggapan atau menyampaikan keberatan jika Ditjen HAKI menetapkan keputusan mengenai penolakan permohonan merek tersebut. Jika pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan atau keberatan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan itu dapat diterima, maka permohonan tersebut akan diumumkan di dalam berita resmi merek dalam jangka waktu maksimal 10 hari sejak disetujuinya permohonan. Bila pemeriksa melaporkan yang sebaliknya, maka pengajuan permohonan merek dinyatakan ditolak.

Bagi para pelaku usaha yang permohonan formulir pendaftaran merek dagang mereka sudah diterima, Dirjen HAKI akan menerbitkan dan memberi sertifikat merek pada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu maksimal 30 hari dihitung sejak tanggal berakhirnya waktu pengumuman. Jika permintaan pendaftaran merek tidak disetujui atau ditolak oleh Dirjen HAKI, pemohon dapat mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding berdasar alasan yang sifatnya substantive. Untuk proses atau cara memperoleh hak atas merek, ada beberapa syarat permohonan yang wajib dipenuhi. Jadi, untuk mendapatkan hak merek tidak cukup hanya dengan melayangkan surat permohonan pendaftaran merek. Ada beberapa lampiran yang wajib untuk disertakan di antaranya adalah fotokopi KTP yang sudah dilegalisir.

Untuk pemohon dari luar negeri disesuaikan dengan ketentuan undang – undang dan harus memiliki tempat kedudukan di Indonesia. Alamat yang digunakan biasanya adalah alamat kuasa hukumnya. Lampiran selanjutnya adalah fotokopi akta pendirian badan hukum. Dokumen ini harus disahkan oleh notaris jika permohonan diajukan dengan nama badan hukum. Pemohon juga perlu melampirkan fotokopi peraturan pemilikan bersama jika permohonan diajukan dengan nama lebih dari 1 orang atau merupakan merek kolektif. Jika permohonan pendaftaran dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus. Untuk dokumen lainnya meliputi tanda pembayaran permohonan dan surat pernyataan bahwa merek yang diajukan pendaftarannya adalah miliknya.

Hak intelektual adalah

Sebelumnya, Anda perlu mengetahui bahwa ada merek yang dilindungi. Jenis merek yang dilindungi antara lain adalah merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau kelompok atau badan hukum agar dapat dibedakan dengan jasa – jasa lainnya yang sejenis. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk barang yang ditawarkan oleh seseorang atau kelompok atau badan hukum agar dapat dibedakan dengan barang lain yang sejenis. Merek kolektif adalah merek yang digunakan untuk barang atau jasa yang memiliki karakteristik sama yang ditawarkan oleh kelompok atau badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya.

Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki hak merek, Anda perlu mengetahui ciri – ciri hak merek. Pertama jenis merek yang dilindungi meliputi kata, gambar, huruf – huruf, nama, warna, angka, atau gabungan dari semua unsur di atas. Kedua, kriteria perlindungannya adalah memiliki daya beda dan digunakan sebagai langkah untuk identifikasi.

Ketiga, cara memperoleh hak atas merek adalah dengan mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Dirjen Haki.

formulir pendaftaran merek dagang

Masa berlaku merek tersebut adalah 10 tahun terhitung dari waktu penerimaan permohonan pendaftaran. Masa berlaku ini dapat terus berlangsung jika diperpanjang. Pelanggaran terjadi jika pemohon menggunakan merek yang serupa atau sama dengan merek yang sudah terdaftar dari pelaku usaha lain.

Fungsi merek atau hak merek memberikan hak monopoli untuk para pemegangnya terkait penggunaan komoditas sejenis dalam waktu 10 tahun dan masih dapat diperpanjang. Merek juga memiliki beberapa fungsi demi kepentingan konsumen di antaranya adalah untuk melindungi konsumen dari produk – produk palsu; sebagai pembeda suatu produk dengan produk lain yang sejenis; mengamankan dan menjaga kepentingan produsen; memberikan reputasi dan garansi; dan sebagai jaminan kualitas.

Cara memperoleh hak atas merek

Dengan melihat fungsi tersebut, ini tentu menjadi alasan kuat bagi para pemilik produk atau jasa untuk segera mendaftarkan merek mereka agar mendapatkan hak merek. Hak merek membantu mereka untuk melindungi produk atau jasa yang telah terdaftar dari penyalahgunakan termasuk penjiplakan dan pemalsuan yang mendompleng ketenaran produk Anda. Pemalsuan terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pihak lain dapat dituntut untuk membayar denda antara Rp 200 juta sampai Rp 1 milyar.

Pengenalan terhadap hak intelektual sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1840. Sayangnya kesadaran para pengusaha untuk mematenkan dan mendaftarkan bisnis mereka sampai saat ini masih kurang. Hal ini bertolak belakang dengan para pengusaha di Amerika atau di Eropa. Biasanya para pelaku usaha di Indonesia mulai merasa kebingungan ketika produk mereka dibajak oleh orang lain dan tidak dapat menuntutnya ke karena tidak mempunyai sertifikat HKI atas merek produk yang bersangkutan.

    Chat WA