Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat jenderal kekayaan intelektual membantu melindungi merek usaha anda dari pembajakan. Konsultan kekayaan intelektual kami mempermudah pendaftaran merek.

Badan hukum pemerintah yang satu ini memiliki beragam fungsi, seperti:
a. Fungsi perumusan kebijakan
Fungsi yang pertama ini berhubungan dengan penyelidikan ketika ada pengajuan pendaftaran HKI dan kegiatan promosi yang dilakukan badan usaha maupun perorangan terkait HKI yang dimilikinya. Perumusan kebijakan ini bisa berpengaruh pada status terbaru HKI yang dimiliki oleh suatu barang atau jasa.
b. Fungsi pelaksana kebijakan
Fungsi ini umumnya berkaitan dengan kegiatan penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual untuk memberikan perlindungan hukum penuh selama pemakaiannya. Dengan adanya aturan pelaksana kebijakan ini, pemilik HKI mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi selama penggunaan kekayaan intelektual.
c. Pemberi bimbingan supervisi perlindungan hukum
Dengan adanya bimbingan pemilik hak kekayaan intelektual juga memahami prosedur promosi yang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pengevaluasi dan pemberi laporan
Setiap HKI yang didaftarkan memiliki jangka waktu masing-masing terkait masa berlakunya. Untuk menjaga agar setiap pemilik HKI selalu melakukan perbaruan hak yang dimilikinya.
e. Pencatatan dan administratif
Pencatatan administratif untuk mengetahui badan usaha maupun perorangan yang memiliki hak guna akan kekayaan intelektual. Pencatatan ini nantinya diperlukan untuk kategori penyelidikan apabila suatu saat ada masalah yang terjadi berhubungan dengan kekayaan intelektual yang bersangkutan.

 

 

    Chat WA