Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Membantu Melindungi Merek Usaha Anda Dari Pembajakan. Konsultan Kekayaan Intelektual Kami Mempermudah Pendaftaran Merek.

Badan hukum pemerintah yang satu ini memiliki beragam fungsi, seperti:
a. Fungsi perumusan kebijakan
Fungsi yang pertama ini berhubungan dengan penyelidikan yang akan dilakukan oleh Ditjen ketika ada pengajuan pendaftaran HKI dan kegiatan promosi yang dilakukan badan usaha maupun perorangan terkait HKI yang dimilikinya. Perumusan kebijakan ini bisa berpengaruh pada status terbaru HKI yang dimiliki oleh suatu barang atau jasa.
b. Fungsi pelaksana kebijakan
Fungsi ini umumnya berkaitan dengan kegiatan penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual untuk memberikan perlindungan hukum penuh selama pemakaiannya. Dengan adanya aturan pelaksana kebijakan ini, pemilik HKI mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi selama penggunaan kekayaan intelektual.
c. Pemberi bimbingan supervisi perlindungan hukum
Ditjen HKI juga memiliki fungsi sebagai pemberi bimbingan supervisi perlindungan hukum yang secara tidak langsung berhubungan pula dengan prosedur yang harus dilakukan pemilik HKI ketika mereka mengalami sengketa dengan pihak lain. Dengan adanya bimbingan dari direktorat jenderal kekayaan intelektual, pemilik hak kekayaan intelektual juga memahami prosedur promosi yang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pengevaluasi dan pemberi laporan
Setiap HKI yang didaftarkan ke Ditjen HKI memiliki jangka waktu masing-masing terkait masa berlakunya. Untuk menjaga agar setiap pemilik HKI selalu melakukan perbaruan hak yang dimilikinya, maka Ditjen kekayaan intelektual ini memiliki pola evaluasi dan pelaporan berkala yang sesuai dengan setiap HKI yang diakui di Indonesia.
e. Pencatatan dan administratif
Ditjen juga memiliki fungsi pencatatan administratif untuk mengetahui badan usaha maupun perorangan yang memiliki hak guna akan kekayaan intelektual. Pencatatan ini nantinya diperlukan untuk kategori penyelidikan apabila suatu saat ada masalah yang terjadi berhubungan dengan kekayaan intelektual yang bersangkutan.

 

Direktorat jenderal kekayaan intelektual menjalankan fungsi yang diembannya

Berdasarkan UU yang berlaku sesuai jenis kekayaan intelektual yang tersedia. Pada kenyataannya, direktorat jenderal sendiri tersusun dari beragam bagian, seperti Direktorat Hak Cipta, Direktorat Merek, Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Paten, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan lainnya. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa kekuatan yurisdiksi yang dimiliki masing-masing bagian Ditjen bersifat teritorial. Saat terjadi masalah atau pelaporan pelanggaran HKI, pemeriksaan yang dilakukan oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual umumnya, meliputi:
 Pemeriksaan bukti produk barang atau jasa yang menjadi bahan sengketa
 Pemeriksaan masa berlaku hak intelektual yang dimiliki dan asal mula pemilik mendapatkan hak intelektual yang bersangkutan.
 Pemeriksaan administratif yang berhubungan dengan transaksi yang sudah dilakukan memakai HKI.
 Pemeriksaan saksi yang berhubungan dengan perkara sengketa, dimana saksi ini bisa berasal dari pihak pemilik, pihak lawan usaha yang mengajukan gugatan, saksi ahli yang mengetahui prosedur pembuatan HKI, maupun konsumen pemakai produk (yang sudah mendapat sertifikasi HKI).
Direktorat jenderal kekayaan intelektual awalnya akan menggelar mediasi apabila terjadi perkara yang berhubungan dengan pelanggaran penyalahgunaan HKI. Apabila mediasi selesai dilakukan, perkara yang diadukan tidak akan dilanjutkan. Namun ketika proses mediasi gagal, ada beragam tahapan yang akan dilakukan, diantaranya:
 Pemberkasan perkara untuk memulai penyelidikan yang diikuti dengan penerbitan surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, surat perintah tugas kepada pihak yang berwenang, dan surat perintag geledah.
 Ketika semua surat perintah terbit, saksi-saksi yang akan diperiksa pertama kali adalah saksi ahli dan saksi pelapor. Setelah semua keterangan dikumpulkan, akan langsung diagendakan untuk gelar perkara.
 Gelar perkara ini akan disertai dengan kegiatan olah TKP, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan SPDP, serta pemeriksaan tersangka. Dari gelar perkara, proses akan dilanjutkan dengan pemberkasan dan koordinasi bersama Kejaksaan maupun Polri. Dengan begitu, berkas P.21 bisa segera dilakukan baik untuk tahap I maupun tahap II.
 Selama pemberkasan, keseluruhan barang bukti akan diserahkan langsung ke pihak Kejaksaan dan Polri. Setelah pemberkasan selesai dibuat, proses akan masuk ke proses persidangan.
Karena prosedur pelanggaran HKI akan mendapatkan hukum yang cukup berat, akan lebih baik apabila setiap pemohon yang akan mengajukan formulir HKI ke direktorat jenderal kekayaan intelektual memahami betul syarat pengajuan HKI dan sudah melakukan investigasi pribadi sebelum pendaftaran.

    Chat WA