Formulir Perpanjangan Merek

Formulir Perpanjangan Merek Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Merek Tersebut Setelah Jangka Waktu 10 Tahun Sejak Tanggal Penerimaan Sertifikat Hak Atas Sebuah Merek. Perlindungan hukum atas sebuah merek yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan berakhir dalam masa 10 tahun tersebut. Keputusan tersebut tertera pada Undang – undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek pada pasal 35. Mengajukan perpanjangan merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik merek agar merek yang dimiliki kembali mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia.

Formulir perpanjangan merek

Panjangnya masa perpanjangan perlindungan hukum yang didapat adalah sama atau 10 tahun dan pemilik merek dapat kembali memperpanjang ketika perlindungan hukum tersebut habis. Permohonan untuk memperpanjang perlindungan hak merek dagang diajukan kepada Ditjen HKI baik itu melalui pengajuan perpanjangan secara elektronik ataupun non elektronik. Formulir untuk perpanjangan merek dapat diperoleh dalam bentuk formulir elektronik dengan mengunjungi situs resmi Ditjen HKI atau dalam bentuk lembar formulir biasa dengan mendatangi kantor Ditjen HKI. Pengajuan perpanjangan hak atas merek dagang tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek ataupun melalui kuasa hukum yang mewakilinya. Salah satu aturan penting mengenai perpanjangan hak atas merek tersebut adalah melakukan perpanjangan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki selambat – lambatnya 6 bulan sebelum masa perlindungan hukum atas merek tersebut habis.

Proses perpanjangan perlindungan hak atas sebuah merek akan dikenai biaya oleh Ditjen HKI yang akan masuk ke dalam kas negara. Sedangkan perpanjangan yang diajukan setelah melewati 6 bulan terakhir perlindungan hak atas merek tetap akan dilayani oleh Ditjen HKI dengan dikenai denda sebesar biaya perpanjangan. Pemilik hak atas merek yang tidak memperpanjang hingga masa berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut akan kehilangan hak perlindungan hukum. Agar dapat kembali memperoleh perlindungan hukum dan hak atas merek yang sebelumnya telah didaftarkan; maka pemilik merek harus mengulang kembali proses mendaftarkan merek. Adapun biaya untuk mendaftarkan kembali merek yang telah habis masa perlindungan hukumnya adalah sama dengan biaya untuk mendaftarkan sebuah merek yang baru. Kesadaran untuk mendaftarkan merek dan memperoleh hak perlindungan hukum atas sebuah merek dagang menunjukkan iklim usaha yang semakin baik dan juga sadar akan kekayaan intelektual yang dimiliki.

hak merek dagang

Prosedur dalam melakukan perpanjangan hak perlindungan atas sebuah merek diawali dengan mengisi formulir perpanjangan merek dan kemudian memenuhi semua persyaratan proses perpanjangan. Adapun kelengkapan syarat perpanjangan hak paten merek dagang berupa sertifikat kepemilikan hak atas merek dagang yang menyertakan nomor pendaftaran merek, fotokopi KTP pemohon yang memuat informasi mengenai nama lengkap, alamat dan kewarganegaraan pemohon. Jika pemohon perpanjangan hak atas merek merupakan perusahaan atau lembaga usaha; maka salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir notaris wajib disertakan. Fotokopi direktur perusahaan atau pemohon serta fotokopi NPWP perusahaan juga menjadi syarat yang diwajibkan untuk disertakan pada proses perpanjangan. Jika proses perpanjangan hak perlindungan atas sebuah merek dilakukan oleh pihak lain atau kuasa hukum pemohon; maka dibutuhkan syarat tambahan berupa surat kuasa yang dibuat oleh pemohon yang berisi penunjukan kuasa hukum untuk melakukan perpanjangan hak atas merek.

Permohonan perpanjangan yang telah menyertakan formulir perpanjangan merek beserta syarat – syaratnya dapat ditolak oleh pihak Ditjen HKI jika telah melewati jangka waktu yang ditetapkan. Penolakan yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI diberikan secara tertulis dan akan dikirim kepada pihak pemilik merek atau kuasa hukum yang telah ditunjuk. Pihak Ditjen HKI wajib memberitahukan alasan penolakan pengajuan perpanjangan hak atas perlindungan hukum sebuah merek yang sebelumnya telah terdaftar. Jika pemilik merek berkeberatan dengan penolakan yang dilakukan pihak Ditjen HKI; maka pemilik merek dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Niaga. Jika pemilik merek masih belum puas dengan putusan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Niaga; maka kasasi dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Pemilik merek dagang yang melewatkan perpanjangan hak perlindungan hukum atas merek yang dimiliki dapat kembali mendaftarkan merek agar merek kembali terdaftar di Ditjen HKI dan mendapat perlindungan hukum. Tenggat berakhirnya perlindungan hukum atas sebuah merek terdaftar tercatat pada Daftar Umum Merek dan menjadi informasi yang diumumkan dalam berita resmi merek yang dikeluarkan Ditjen HKI sebelum mengeluarkan sertifikat hak atas sebuah merek.

hak paten merek dagang

Memperoleh perlindungan hukum atas sebuah merek dagang yang dimiliki perorangan ataupun lembaga usaha merupakan hak yang bisa didapat oleh setiap warga negara Indonesia. Kepemilikan hak atas sebuah merek beserta hak perlindungan hukum atas merek yang dimiliki bisa didapat dengan cara mematenkan merek dagang melalui Ditjen HKI. Perlindungan hukum atas hak kepemilikan sebuah merek merupakan cara negara memberi perlindungan hukum pada salah satu jenis kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh warga negara. Memiliki merek untuk suatu jenis produk barang ataupun jasa yang dijadikan komoditi perdagangan merupakan salah satu cara memajukan usaha dan memperoleh perlindungan hukum dari tindak pemalsuan atau tindak penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan merek tersebut. Agar hak perlindungan hukum atas merek tersebut tetap dimiliki; maka pemilik merek wajib mengajukan perpanjangan perlindungan hak atas merek dengan mengisi formulir pendataran perpanjangan merek serta memenuhi syarat – syarat perpanjangan.

formulir perpanjangan merek dagang

Dalam dunia usaha; merek merupakan salah satu bentuk identitas pelaku usaha dan juga produk yang diperdagangkan. Setiap pelaku usaha dapat menggunakan merek apapun secara bebas selama merek tersebut belum digunakan oleh pihak lain. Penggunaan merek dapat memberi identitas pada produk atau jasa yang diperdagangkan dan juga mewakili reputasi dari produk dan juga pelaku usaha pemilik merek. Melakukan klaim kepemilikan atas sebuah merek dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan merek yang digunakan di Ditjen HKI. Sebuah merek yang telah didaftarkan di Ditjen HKI dan dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan merek tidak boleh digunakan oleh pihak selain pemilik merek. Guna memperoleh perpanjangan hak atas perlindungan kepemilikan merek maka pemilik merek diwajibkan untuk melakukan perpanjangan. Syarat pertama untuk melakukan perpanjangan berupa mengisi formulir perpanjangan merek dagang dan kemudian memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Ditjen HKI.

    Chat WA