Hak Intelektual

Hak Intelektual Atas Merek Dagang Bisa Anda Dapatkan Dengan Mudah Dengan Bantuan Konsultan Kekayaan Intelektual Kami. Hak Intelektual adalah segala kekayaan yang diperoleh dari hasil kecerdasan pemikiran. Selain berguna untuk kehidupan manusia, kekayaan tersebut pada prakteknya bisa dipindahtangankan, dimiliki, dijual, maupun dibeli. Jika dilihat dari sejarah, sistem perlindungan HKI sendiri sudah ada dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1840. Awalnya, UU HKI ini diperkenalkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan memunculkan UU Merek tahun 1885. UU ini dilanjutkan dengan disusunnya, UU Paten di tahun 1910 dan UU Hak Cipta di tahun 1912. Undang-Undang yang berkaitan dengan hak intelektual terus dikembangkan, hingga yang terbaru, ada UU No. 19 tahun 2002 yang mengatur tentang Hak Cipta, UU No. 14 tahun 2001 tentang Hak Paten, serta UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Hak intelektual secara umum dibagi menjadi dua bagian

Yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Untuk hak kekayaan industri sendiri, sampai saat ini mencakup beberapa bidang, seperti:
a. Hak paten
Hak ini nantinya diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang berhasil menciptakan suatu barang atau jasa untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh hak paten buku dengan judul A maupun hak paten komposisi produk kopi.
b. Hak desain industri
Hak yang berkaitan dengan desain industri adalah hak yang diberikan kepada badan usaha maupun perorangan sehubungan dengan desain barang yang sudah diproduksinya. Desain ini meliputi kreasi bentuk, percampuran warna, komposisi ornamen, hingga komposisi bahan yang memberikan nilai estetika. Ketika sebuah barang dilindungi desain industrinya, barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan, diimpor, maupun diekspor tanpa seijin pemilik hak.
c. Hak merek
Hak yang berhubungan dengan merek diberikan pada pemilik perorangan maupun badan usaha. Nantinya hak merek ini menjadikan sebuah barang atau jasa bisa diperjualbelikan sesuai kesepakatan dengan pihak pemilik dan memberikan pendapatan bagi pemilik hak. Contoh sederhana dari hak intelektual jenis ini adalah pemberian nama rstoran, pemberian nama swalayan, maupun pemberian nama produk makanan instan. Pada prakteknya, apabila ada perusahaan yang menggunakan merek dagang dari perusahaan lain, maka perusahaan yang bersangkutan harus membayar royalti fee maupun terancam hukum pidana dan perdata.
d. Penanggulangan praktek persaingan curang atau repression of unfair competition
Hak penanggulangan praktek persaingan curang ini berhubungan dengan dunia usaha, dimana sebuah perusahaan atau badan usaha akan mendapatkan hak untuk menjual produknya tanpa khawatir bersaing dengan perusahaan lain yang menjual produk serupa.
e. Desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit
HKI yang berhubungan dengan desain tata letak sirkuit terpadu memberikan perlindungan kepada pencipta barang elektronik yang menggunakan daya kreatifitasnya untuk membuat rancangan setengah jadi atau rangkaian jadi. Para pendesain sirkuit elektronika yang memiliki hak secama ini diperbolehkan untuk menjual, membeli, mengimpor, maupun mengekspor barang ke konsumen lain yang lebih membutuhkan.
f. Rahasia dagang
Hak yang berkaitan dengan rahasia dagang umumnya berkaitan dengan metode yang digunakan oleh badan usaha tertentu untuk menciptakan suatu barang atau jasa. Sebagai contoh restoran A menggunakan bumbu khusus yang membuat masakan restoran memiliki citarasa yang berbeda dari restoran serupa. Bumbu tersebut didaftarkan kedalam hak rahasia dagang, agar perusahaan lain tidak menyalahgunakan bumbu yang sudah diracik restoran A.
g. Perlindungan varietas tanaman
Perlindungan varietas tanaman ini berlaku untuk tanaman semusim maupun tahunan yang hasil panennya belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Tidak hanya itu, hak semacam ini juga berlaku untuk varietas hasil kawin silang yang dianggap unik dan belum pernah ada di Indonesia.
Hak intelektual yang diurus dari beragam ruang lingkup diatas, nantinya memiliki sifat hukum teritorial. Hal tersebut berkaitan dengan yurisdiksi yang berbeda untuk masing-masing jenis HKI. Dalam pengurusannya, pemilik hak wajib berkonsultasi pada seorang konsultan HKI. Dengan berkonsultasi, masalah yang berhubungan dengan HKI akan lebih mudah diselesaikan. Namun demikian, konsultan hak intelektual yang layak dipercaya dan boleh digunakan jasanya, harus sudah memiliki sertifikasi pelatihan konsultan HKI. Selain itu, konsultan ini tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri.

    Chat WA