Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

merek yang tidak dapat didaftarkan dipengaruhi oleh regulasi dalam UU No. 20/2016. Jika Anda tidak memahami syarat dan ketentuan teranyar dalam undang-undang merek tersebut, maka kesalahpahaman akan timbul dan berdampak terhadap produk yang hendak dipasarkan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, UU No. 15/2001 tentang Merek kini telah diubah menjadi UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sayangnya, baru segelintir orang yang mempelajari perubahan dalam pasal maupun ayat peraturan tersebut.

merek yang tidak dapat didaftarkan

Salah satu regulasi baru seputar pendaftaran merek bisa Anda pantau dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016. Perbedaan dapat diamati dalam syarat hingga tata cara pendaftaran merek. Dalam undang-undang 2001, misalnya, syarat yang diajukan untuk mendaftarkan merek hanya dua poin; secara tertulis dan biayanya dikelola Peraturan Pemerintah (PP). Sementara dalam UU 2016, syaratnya bertambah. Antara lain pendaftaran yang dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik lewat laman resmi Ditjen HAKI. Kemudian, biaya untuk mendaftarkan merek pun ditentukan sesuai kelas jasa dan/atau barang.

Label merek yang ditampilkan harus 3 dimensi (bentuk karakteristik), rekaman suara dan notasi (suara), dan hologram (visual dari berbagai sisi). Ada pun perbedaan terkait tanggal penerimaan. Dalam UU 2001, tanggal diberikan saat seluruh persyaratan bersifat administratif terpenuhi berdasarkan Pasal 7, 8, 9, 10, 11, serta 12. Akan tetapi, dalam UU 2016, tanggal penerimaan justru diberikan bila persyaratan minimal seperti formulir permohonan, label merek, hingga bukti pembayaran biaya telah terpenuhi.

Selanjutnya, menyoal perbedaan permohonan, dalam UU 2001 setidaknya dibutuhkan waktu maksimal sepuluh hari setelah tanggal disetujuinya permohonan dengan lama pengumuman selama tiga bulan. Sementara dalam UU 2016, durasi pengumuman menjadi lebih lama, yakni 15 hari dengan lama pengumuman yang lebih singkat, yaitu dua bulan. Mengetahui hal-hal yang berubah dalam undang-undang teranyar akan memudahkan Anda untuk mengenal merek/brand yang tidak dapat didaftarkan.

Membandingkan merek yang tidak dapat didaftarkan

di dalam UU No. 15/2001 dengan UU No. 20/2016 bisa membantu Anda mengenali brand yang hendak diajukan ke Ditjen HAKI. Dalam UU 2001, tipe brand yang dilarang masuk daftar diajukan oleh pemohon yang punya itikad tidak baik; bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, agama, moralitas, kesusialaan, maupun ketertiban umum; tidak mempunyai daya pembeda; tidak jadi milik umum; termasuk keterangan atau berhubungan dengan jasa atau barang yang dimohonkan pendaftar.

brand yang tidak dapat didaftarkan

Kemudian, dalam UU 2016, poin-poin yang memberatkan sebuah merek yang mau didaftarkan di antaranya bertentangan dengan ideologi negara, undang-undang yang berlaku, agama, moralitas, kesusilaan, maupun ketertiban umum; sama dengan, berhubungan, atau menyebutkan jasa dan/atau barang yang dimohonkan pihak pendaftar; memiliki unsur yang berpotensi menyesatkan masyarakat terkait asal, jenis, kualitas, ukuran, tujuan pemakaian, macam jasa dan/atau barang yang dimohonkan pendaftar maupun nama varietas yang dilindungi untuk jasa dan/barang yang sejenis; mempunyai keterangan yang tidak sama dengan manfaat, kualitas, maupun khasiat dalam jasa dan/atau barang yang diproduksi; tidak mempunyai daya pembeda; merupakan nama dan/atau lambang milik umum. Jika merek yang hendak Anda daftarkan ternyata memuat sejumlah atau seluruh syarat di atas, maka brand tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftarkan.

Sekarang, mari pelajari beberapa kasus sengketa merek yang sempat diperbincangkan khalayak umum. Salah satunya adalah perselisihan merek yang sempat menjerat IKEA yang dibawa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh PT Ratania Khatulistiwa—sebuah perusahaan asal Surabaya—atas merek IKEA yang dipakai INTER IKEA SYSTEM B. V. Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung dengan alasan brand yang tidak digunakan pemilik selama tiga tahun berturut-turut bisa dihilangkan atau dihapus dari Daftar Umum Merek.

Hal ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf a dalam UU No. 15/2001. Bukti lain yang mengukuhkan keputusan tadi diperoleh dari pemeriksaan merek dagang IKEA di kelas jasa/barang 21 dan 20 terdaftar dengan nama tergugat yang ternyata sudah tidak dipakai selama tiga tahun berturut-turut sejak brand terdaftar. Di sisi lain, keputusan tersebut sempat diwarnai dissenting opinion dari I Gusti Agung Sumanantha—salah satu anggota hakim—yang menyatakan bahwa brand IKEA milik pihak tergugat adalah merek ternama, jadi tak ada alasan untuk menghapusnya.

merek yang tidak dapat didaftarkan kemenkumham

Namun, hakim mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dan menolak permohonan kasasi. Dari kasus ini, Anda harus memastikan brand tidak punya kesamaan agar tidak masuk daftar merek yang tidak dapat didaftarkan. Kasus lainnya yang berhubungan dengan merek adalah sengketa merek bernama Goodyear. The Goodyear Tire & Rubber Company atau GTRC melayangkan gugatan pada PT Banteng Pratama Rubber karena memasarkan ban bermerek goodyear. GTRC menganggap tindakan BPR sebagai pelanggaran, sebab GTRC selaku pemegang brand memiliki nama goodyear yang semestinya dilindungi.

Di lain pihak, tergugat berani menjual produk karena adanya perjanjian lisensi, tetapi masanya sudah habis pada 1993-1994. Pada akhirnya, hakim pun memutuskan bahwa kedua belah pihak telah menyimpangi masa berakhitnya lisensi. Pemberian royalti jadi salah satu bukti terkuat sekaligus pembeda. Kali ini, keputusan pun sejalan dengan dalil penggugat kalau goodyear menjadi merek ternama. Berbeda dengan kebanyakan kasus terkait kesamaan nama merek dagang. Dari sini, Anda juga dapat memahami kasus merek dagang yang tidak dapat didaftarkan berdasarkan masa lisensi yang digunakan oleh perusahaan yang memasarkan produk tertentu.

    Chat WA