Sistem Klasifikasi Merek

Sistem Klasifikasi Merek Merupakan Sebuah Metode Untuk Menentukan Kelas Sebuah Merek Barang. Cara Ini Akan Memudahkan Proses Pendaftaran Dan Pendataan Merek barang yang akan didaftarkan kepemilikan haknya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah membagi klasifikasi merek ke dalam 45 kelas yang meliputi berbagai jenis produk barang dan jasa. Pelaku usaha dapat melakukan penelusuran pada sistem klasifikasi tersebut untuk menentukan produk barang atau jasa yang mereka miliki masuk ke dalam kelas nomor berapa.

Sistem klasifikasi merek

Penggunaan klasifikasi produk barang dan jasa ini juga akan memudahkan proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Ditjen HAKI terhadap proposal pendaftaran merek yang diajukan oleh seseorang. Setiap proses mematenkan merek dagang akan melibatkan proses mendaftarkan merek ke Ditjen HAKI sebelum kemudian merek tersebut dinyatakan terdaftar dan dimiliki oleh pihak yang mengajukan. Kesadaran pelaku usaha untuk memiliki merek dagang yang terdaftar menunjukkan iklim ekonomi yang membaik. Setidaknya terkait kesadaran pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Sebuah merek yang telah terdaftar dan menjadi hak pihak tertentu tidak dapat digunakan oleh pihak lain dengan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik hak atas merek. Pelaku pemalsuan atau penggunaan sebuah merek secara ilegal atau tanpa ijin pemilik merek dapat dikenai sanksi hukum. Pihak pemilik hak merek berhak mengajukan tuntutan jika suatu ketika menemukan merek yang mereka miliki digunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi ataupun keuntungan dalam bentuk lain.

Perlindungan negara atas kepemilikan hak sebuah merek menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak – hak warga negaranya terkait kekayaan intelektual dan ekonomi. Selain informasi mengenai sistem klasifikasi merek usaha yang dapat dengan mudah didapat; demikian pula dengan informasi mengenai tata cara mendaftarkan merek melalui Ditjen HAKI. Ada begitu banyak informasi serta bantuan yang bisa didapat oleh siapapun yang ingin melakukan pendaftaran atas merek ataupun bentuk – bentuk kekayaan intelektual yang lain. Bahkan biro jasa pendaftaran merek atau hak kekayaan intelektual lain juga dapat dengan mudah ditemukan pada saat ini.

mematenkan merek dagang

Proses mengajukan pendaftaran atas merek dapat dilakukan oleh individu ataupun sebuah lembaga usaha yang telah berbadan hukum. Lembaga usaha yang belum berbadan hukum tidak dapat melakukan pendaftaran merek karena tidak akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses mendaftarkan merek adalah menyerahkan KTP jika pendaftar merupakan individu dan menyerahkan fotokopi NPWP jika pihak yang mendaftarkan merek merupakan sebuah lembaga. Pihak yang mengalami kesulitan dalam mendaftarkan merek dapat meminta bantuan konsultan merek yang akan memberikan solusi pendaftaran merek sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selain menyerahkan fotokopi identitas berupa KTP atau NPWP; pihak yang mengajukan pendaftaran merek juga wajib menentukan dengan tepat kelas dari produk barang atau jasa yang mereknya didaftarkan berdasarkan

 sistem klasifikasi merek yang telah dibuat Ditjen HAKI.

Pada sistem klasifikasi tersebut telah ada pembagian produk barang dan jasa ke dalam 45 kelas yang akan mencakup setiap jenis produk yang mereknya didaftarkan. Jika kemudian ada produk yang meragukan klasifikasinya; maka bantuan konsultan atau berkonsultasi langsung ke Ditjen HAKI dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan solusi. Bagian penting lain dari proses mendaftarkan merek adalah menentukan nama merek dari produk atau jasa yang diperdagangkan. Terdapat beberapa kaidah penentuan nama merek yang sebaiknya menjadi perhatian pelaku usaha.

hak merek

Beberapa aspek seperti keunikan, kemudahan diingat hingga asosiasi positif yang dapat meningkatkan citra produk di mata konsumen sudah sepatutnya menjadi perhatian. Hal penting lain terkait pilihan nama merek adalah menggunakan nama yang belum digunakan oleh pihak lain. Nama merek yang telah terdaftar atas nama pihak lain tidak lagi dapat digunakan meski produk atau jasa yang menggunakan label merek tersebut berbeda. Memastikan nama merek yang digunakan masih belum terdaftar atas nama orang lain menjad hal penting karena pihak Ditjen HAKI akan menolak pendaftaran nama merek yang telah digunakan pihak lain. Salah satu cara menghindari kesamaan nama merek dengan merek yang telah terdaftar adalah dengan melakukan penelusuran nama merek. Proses penelusuran nama merek dapat dilakukan dengan bantuan basis data Ditjen HAKI. Selain sistem klasifikasi merek dagang yang telah dibuat; pihak Ditjen HAKI juga memiliki basis data merek yang dapat digunakan untuk acuan melakukan penelusuran nama merek. Bantuan internet bisa menjadi sebuah alternatif untuk memastikan nama merek yang akan didaftarkan masih belum didaftarkan oleh pihak lain.

konsultan merek

Proses pendaftaran sebuah merek diawali dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Ditjen HAKI. Pemohon diwajibkan mengisi formulir pendaftaran merek dan memenuhi syarat – syarat pendaftaran. Adapun syarat – syarat tersebut berupa membayar biaya pendaftaran merek, melampirkan fotokopi identitas pemohon baik itu KTP bagi pemohon pribadi atau fotokopi NPWP untuk lembaga usaha serta mengisi formulir yang telah disediakan. Salah satu informasi yang wajib diisikan adalah informasi mengenai kelas produk barang atau jasa yang mereknya akan didaftarkan. Penggunaan sistem klasifikasi merek yang disediakan oleh Ditjen HAKI akan dijadikan acuan untuk menentukan kelas dari produk barang atau jasa tersebut. Pemohon juga diwajibkan melampirkan contok etiket merek dalam berbagai ukuran. Setelah seluruh syarat dipenuhi maka formulir dapat diserahkan ke Ditjen HAKI untuk kemudian dilakukan verifikasi.

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan informasi yang diisikan pemohon sudah sesuai ketentuan; salah satunya pencantuman kelas sesuai sistem dari klasifikasi merek yang ada. Verifikasi juga dilakukan untuk memastikan nama merek masih belum didaftarkan oleh pihak lain. Pihak Ditjen HAKI kemudian akan mengirimkan berita resmi terkati hasil verifikasi. Pihak pemohon dapat melakukan klarifikasi jika terjadi kesalahan dalam berita resmi tersebut. Jika tidak ada kesalahan dan pihak pemohon menerima isi berita resmi tersebut; maka pihak Ditjen HAKI akan melakukan proses menerbitkan sertifikat kepemilikan merek. Proses verifikasi dapat memakan waktu maksimal selama 9 bulan; sedangkan proses penerbitan sertifikat maksimal berlangsung selama 3 bulan. Kemudahan dalam mengurus pendaftaran merek dapat meningkatkan animo pelaku usaha agar membuat merek dagang sendiri yang berarti juga mendapat perlindungan dari negara.

    Chat WA