UU Merek

UU Merek Merupakan Produk Hukum Yang Dibuat Untuk Melindungi Hak Pemilik Merek Dari Segala Tindakan Melanggar Hukum Yang Merugikan Pemilik Merek Tersebut. Indonesia memiliki Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang. Undang – undang tersebut dibuat untuk memberi perlindungan pelaku industri terkait hak kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut bisa sangat bermanfaat guna meningkatkan kemampuan pelaku industri pemilik merek dalam bersaing di lingkup perdagangan tingkat nasional ataupun internasional. Tindak pemalsuan produk atau merek bisa menjadi praktek yang sangat merugikan pelaku industri dan perdagangan. Undang – undang merek dan perlindungan hak kekayaan intelektual salah satunya berfungsi memberi perlindungan dari tindak pemalsuan produk ataupun merek yang dapat merugikan. Hal lain yang mendorong pemerintah Indonesia melahirkan undang undang merek adalah untuk mendukung perkembangan desain industri yang sangat berpotensi berkat keanekaragaman dan kekayaan budaya serta etnis yang ada. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi Agreement Establishing the Wolrd Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Dagang Dunia yang juga berisi persetujuan terkait perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan aspek – aspek perdagangan yang terkait dengan hak tersebut. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual seseorang. Undang – undang tersebut menjadi salah satu produk hukum yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang merek dan desain industri.

UU Merek

UU merek menjadi salah satu cara negara melindungi hak yang dimiliki oleh warga negaranya.

Kreativitas seseorang merupakan salah satu modal yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh hasil dan keuntungan secara material. Ketrampilan dan daya pikir seseorang dalam menghasilkan produk apapun merupakan sesuatu yang butuh perlindungan secara hukum. Hasil karya seseorang yang dapat dikomersialkan termasuk dalam bagian perlindungan oleh hukum. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual pada dasarnya dibuat untuk memberikan perlindungan atas ide, gagasan ataupun produk realisasi dari ide dan gagasan tersebut dari tindak pemalsuan. Terdapat dua golongan besar hak kekayaan intelektual yang masuk dalam perlindungan hukum. Golongan pertama berupa Hak Cipta (copy rights) dan hak – hak lain yang berkaitan dengan hak tersebut. Perlindungan hak cipta meliputi perlindungan atas program komputer, basis data dan karya seni. Adapun karya seni yang dapat dilindungi oleh undang – undang perlindungan hak kekayaan intelektual dapat berupa karya seni visual seperti lukisan, desain grafis atau patung; pertunjukan drama, film atau penyiaran; karya tulis atau buku; serta karya musik, rekaman suara dan pertunjukan musik. Sedangkan golongan kedua berupa Hak Milik Industri (industrial property rights) yang kemudian dibedakan menjadi 6 bagian. Keenam bagian hak milik industri yang dilindungi undang – undang tersebut adalah paten (penemuan teknologi), desain industri, indikasi geografis, merek, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Produk hukum berupa UU merek dagang merupakan salah satu cara negara memberi perlindungan bagi pemilik hak milik industri yang berpotensi memberi keuntungan bagi pemiliknya.

UU Merek dagang

Pemilik kekayaan intelektual dalam bentuk merek dapat memanfaatkan UU merek untuk mendapatkan perlindungan. Kekayaan intelektual merupakan sebuah bentuk kekayaan yang tak memiliki wujud dan terpisah dari bendanya. Kekayaan tersebut merupakan kekayaan pribadi yang bisa diklaim menjadi milik pembuatnya dengan mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Kekayaan pribadi berupa hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat pula dialihkan kepemilikannya kepada orang lain; pengalihan kepemilikan tersebut diatur oleh negara dalam bentuk pemberian lisensi atau dilakukan penjualan kepada pihak lain. Seorang penemu yang telah mendaftarkan temuannya sebagai hak kekayaan intelektual akan memiliki hak eksklusif. Hak tersebut berupa hak untuk memperbanyak temuannya, menjual dan mengedarkan. Sedangkan hak pemegang merek yang diatur dalam UU merek brand berupa perlindungan hukum dari segala tindakan yang merugikan hak pemegang atau pemilik merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam payung hukum tersebut kemudian dapat digunakan untuk menunjukkan kualitas dan reputasi serta menunjukkan perbedaan produk dari merek yang dimiliki dengan produk lain yang serupa tetapi memiliki merek yang berbeda. Melakukan produksi suatu produk dengan melekatkan merek yang bukan miliknya merupakan tindakan pelanggaran hak perlindungan atas merek. Tindakan tersebut bisa merugikan konsumen dan juga dapat merugikan pemilik merek terkait keuntungan dagang maupun reputasi jika ternyata produk tiruan tersebut memiliki kualitas yang tidak sama dengan produk yang asli.

    Chat WA